Para Cagub Diminta Gunakan APBD untuk Rakyat

I Komang Koheri. foto ist 

BANDAR LAMPUNG- Berbagai kalangan berharap agar para calon gubernur (cagub) 2019-2024 yang bertarung Pilkada Lampung 2018 mampu menggunakan APBD Lampung pro-rakyat.
Harapan itu salah satunya datang dari calon wakil gubenur (cawagub) asal PDIP, I Komang Koheri.
Anggota Komisi II ini menilai, anggaran APBD Lampung kedepan senilai Rp8 triliun  harus pro-rakyat. "Pembangunan, kemiskinan, kesehatan harus benar-benar pas untuk masyarakat Sai Bumi Ruwai Jurai," kata Komang, Senin (16/10).
Maka itu, jumlah anggaran selama lima tahun, mencapai 40 triliun, harus digunakan Gubenur Lampung sesuai kebijakan yang baik untuk masyarakat. Putra transmigran dari Bali ini, menyatakan, jika gubenur yang diberi kepercayaan, APBD harus dapat menyerap anggaran maksimal.
Menurut dia, secara umum pihaknya berharap agar APBD 2018 lebih banyak mengakomodasi program-program prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Karena, kata ia, selama ini anggaran tak sempat terakomodasi dalam APBD.
“Apa yang sudah disepakati dijalankan dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai skala prioritas dan program unggulan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jangan melenceng RPJMD,” kata Polikus PDIP ini.
Wakil Ketua DPD Bidang Komunikasi  Politik DPD PDIP  itu menambahkan, program dan kegiatan yang sudah disusun dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) bisa berjalan sesuai rencana.
“Selain pro-rakyat, kami berharap agar kepala daerah juga tak selamanya bergantung APBD. Kalau bisa harus pandai menarik investor untuk penguatan ekonomi daerah. Kepala daerah harus berpikir, seperti direktur perusahaan untuk memajukan organisasi. Apalagi Lampung merupakan pintu gerbang Jawa dan Sumatra,” jelasnya.
Komang yang masuk kandidat sebagai calon wakil gubenur, non-Islam dari PDIP, sangat optimis. Hal ini langkah sebagai menguji 'Bhinneka Tunggal Ika'. Tentunya sebagai kader PDIP, yakin dan tidak menjadi permasalahan.
"Mohon doanya saja buat saudara-saudara kita yang ada di Lampung dan Indonesia," tutup Komang.
Sekadar informasi ada dua kader PDIP, yang mendaftar dan mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan. Mereka adalah Bendahara DPD PDIP, Dedi Afrizal dan Wakil Ketua DPD Bidang Buruh dan Tani, Tulus Purnomo. Sedangkan di luar kader Ananda Tohpati putra dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Siti Nurbaya,  lalu Edi Irawan Arief, Direktur Pascasarjana Universitas Saburai. (wan)