 |
| logo pdip. foto ist |
Bandarlampung- Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diminta mencabut Surat Tugas Herman Hasanusi terkait Bakal Calon Gubernur untuk maju Pemilihan Gubernur Lampung 2018. Hal itu disampaikan Koordinator Arus Bawah PDIP Lampung Yohanes Joko Purwanto, Sabtu (21/10/2017).
Alasan permintaan tersebut disebabkan tidak sesuainya tagline PDI Perjuangan yang menyebut partai wong cilik. Pasalnya dalam sejumlah kebijakan yang dikeluarkan Herman HN telah mengorbankan kehidupan wong cilik diantaranya mengorbankan Guru, Aparatur Sipil Negara (ASN) Bandar Lampung serta hak-hak Ketua Rukun Tetangga (RT).
"Pak Herman saat menjadi Walikota Bandar Lampung pernah mengorbankan para guru (sertifikasi), ASN (tukin) yang sempat tertahan bahkan masyarakat Bandar Lampung secara umum melalui pemberian izin reklamasi," ujar dia.
Oleh karena itu, bila Surat Tugas terhadap Walikota Bandar Lampung tidak segera dicabut terlebih menjelang Pemilu Presiden 2019 maka berpotensi memiliki dampak krusial terhadap elektabilitas dan popularitas partai yang menurut analisa arus bawah dampak terburuk adalah suara partai turun drastic.
“Melihat kepemimpinan Herman HN sebagai Walikota yang tega mengorbankan masyarakat dengan dalih pembangunan sangat tidak cocok untuk direstui Ketua Umum Megawati Soekarno Putri,” imbuhnya
Bilamana SK tetap bersikukuh dipertahankan PDIP, jelas joko, dikhawatirkan peristiwa deficit APBD Bandar Lampung akan terulang yang berakhir pada bangkrutnya terhadap apa yang dipimpin Herman HN.
Selain itu, majunya Mantan Kepala Dispenda Lampung yang pernah mencuat kasus dugaan pemotongan dana insentif pegawa beberapa tahun lalu ditengarai untuk menghindari hutang yang saat ini tengah ditanggung Pemerintah Kota.
"Hutang Bandar Lampung mau dibawa kemana nanti. Siapa yang bertanggungjawab membayarnya. Yang harus dicatat bahwa yang berhutang kan beliau (Herman HN)," tegasnya.(kp)
Post A Comment: