Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Watoni Noerdin mengatakan, bahwa sebenarnya pembangunanan jasa kontruksi memiliki penerapan keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3. Sehingga, adanya penerapan jasa kontruksi yang lebih utama kepada pekerja dan masyarakat umum.
"Untuk itu, korban berhak minta pertanggungjawaban kepada pihak proyek, agar perusaan memiliki tanggungjawab," kata Watoni saat dihubungi, kemarin.
Menurut Watoni, pembangunan jalan alternatif tol harus dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Maka itu, tujuannya penting agar tak ada polemik jika memang SOP telah diberlakukan.
"Apalagi saya juga pernah melewati akses jalan tol tersebut. Disana juga jalan menikung dan populasi pengguna jalan padat," katanya.
Untuk itu, proyek tersebut harus menjadi perhatian para pengendara dan pihak proyek. Apahkah memang pembangunan JTTS telah dipasang rambu-rambu yang bertuliskan berhati-hati karena ini kawasan proyek. Lalu kendaraan proyek masuk-keluar kendaraan proyek.
Terus apahkah membawa muatan keluar masuk barang tanah dan lain-lain yang mengakibatkan licin. Karena melewati jalan alternatif tersebut. Nah disini, seharusnya pihak proyek membersihkan. "Sehingga dampak kotoran tanah tidak menyebakan gangguan semua pihak. Untuk ia berharap agar pengguna jalan harus berhati-hati," tutup Wakil Ketua DPD PDIP Bidang Hukum dan Ham tersebut. Terpisah, ketika dikonfirmasi, Humas PT. Adhi Karya, Adi, mengaku, belum mengetahui atas kejadian tersebut. Menurutnya, jika memang ada korban pihaknya akan bertanggungjawab.
“Tapi harus dilihat dahulu bukti-buktinya. Jika memang benar kami bertanggungjawab dan mencari solusi agar kesimpulannya seperti apa,” singkat Adi.(TM/wan)
Post A Comment: