Acara bernuansa santai dengan menghadirkan pihak terkait, antaranya Bawaslu, Disdukcapil, KPU, Polres, Kesbangpol Tanggamus, dan Lapas Kota Agung itu berlangsung di Cafe JOJO Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Jumat (22/3/2019).
Dari hasil penjelasan berbagai narasumber, disimpulkan pemberian uang oleh parpol, tim sukses dan masyarakat yang berdampak ke perolehan suara adalah pelanggaran dan itu akan ditindak.
"Kami akan menindak dalam waktu 14 hari setelah laporan masuk, dari mulai pengumpulan bukti, keterangan-keterangan, sampai investigasi," ujar Ketua Bawaslu Tanggamus Dedi Fernando.
Selanjutnya Habibi yang mewakili generasi millenial minta arahan sebab sekarang ini di media sosial banyak sekali status yang berkomentar, sampai saling menjelekkan suatu calon.
"Bahkan di dunia maya terbentuk kelompok kecebong dan kampret, melambangkan pendukung dan saling menghujat," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ali Usman, anggota Bawaslu, untuk ciptakan pemilu santun. Pihak yang bisa berkomentar tentang peserta pemilu hanyalah tim sukses dan partai politik, sedangkan masyarakat jangan berkomentar.
"Sebagai masyarakat hanya boleh menilai saja, tidak boleh komentar di media sosial atau lainnya. Jika ada masyarakat di luar tim sukses berkomentar maka itu hoaks, itu tidak usah dipercaya," ujar Usman.
Kemudian Kompol Ruzan AF dari Polres Tanggamus menjelaskan, penyebar hoaks bisa diancam minimal empat tahun.
"Untuk hoaks akan ditindak bagi orang yang membuatnya dan juga masyarakat yang menyebarkan," ujarnya.
Sementara itu dari Lapas Kota Agung, petugas lapas sudah diinstruksikan dilarang mempengaruhi warga binaan untuk memilih calon tertentu, demi jaga kondisifitas lingkungan lapas.
"Sejak Januari lalu kalapas sudah instruksikan petugas lapas jangan arahkan warga binaan, biarkan warga binaan bebas memilih," ujar Ferdika Candra, Kasi Humas Lapas Kota Agung.
Sementara itu Kesbangpol Tanggamus Risna Ilyas, mengaku, pihaknya rutin koordinasi ke pemerintah pusat, dan mulai kegiatan yang diselenggarakan penyelenggaraan pemilu sampai nanti hasil perolehan suara.
"Kami diwajibkan beri laporan terkait kondisi daerah setiap waktu ke pusat, tentu itu untuk koordinasi apabila ada hal-hal yang terjadi supaya bisa diatasi," ujar Risna.
Menurut Angga Lazuardy, anggota KPU Tanggamus menjelaskan, masyarakat harus lindungi keluarga dan orang terdekat terhadap menyebarnya hoaks dan provokasi.
"Anak-anak kecil sekarang sudah terpancing adanya hoaks dan dampaknya di antara mereka bisa berkelahi. Jadi arahkan mereka untuk mendapatkan informasi yang benar, itu dimulai dari diri sendiri," kata Angga.
Sementara itu, menurut Ketua KPU Tanggamus Otto Yuri Saputra, meminta semua pihak dan semua masyarakat ciptakan pemilu yang santun, sebab pemilu adalah wujud demokrasi. Di dalamnya pun harus bersih politik uang dan hoaks.
"KPU juga sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah di mana ada pemilih pemula agar mereka tidak buta politik. Sebab mereka punya hak pilih dan mencegah terkena hoaks," pungkasnya. (Agus).
Post A Comment: