Korwil Satgas Pencegahan KPK, Setyo Budianto kepada "Pikiran Lampung" mengatakan, kegiatan KPK ke bumi Andan Jejama guna membahas permasalahan yang ada di Pulau Tegal Emas.
"Kami mensupprot pemerntah daerah Pesawaran untuk menindaklanjuti permasalahan di pulau tersebut. Permasalahan ini kalau tidak cepat diselesaikan terkait perizinan dan pendapatannya, ini nantikan akan menjadi permasalahan yang riskan, khususnya di Pariwisatanya bagi Pesawaran kedepannya,"ujarnya usai pertemuan tertutup di ruang kerja Bupati Pesawaran, Kamis, (16/5/2019).
Kedatangan KPK tersebut, lanjut Dendi, mereka sudah membawa advis yang lengkap. Sehingga bisa melangkah lebih detail lagi dan bisa memberikan solusi di daerah daerah pesisir, bukan hanya di pulau tegal.
"Pulau tegal ini menjadi pintu masuk dan pondasi Pesawaran, dalam rangka membenahi permasalahah-permasalahan bisnis pariwisata, lahan, serta pemanfaatan ruang wilayah pesisir sehingga dapat berkontribusi dan menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem di daerah-daerah pesisir Kabupaten Pesawaran,”ungkapnya.
Disisi lain, berbeda yang dikatakan Kepala Bidang Pencegahan KPK, Dian Patria. bahwa hasil keputusan rapat tadi sepakat untuk tidak menambah lagi kerusakan yang ada di Pulau Tegal. Jadi hentikan tindakan yang bisa merusak alam.
“Jadi hentikan kegiatan yang sifatnya akan merusak alam. Bila tidak dihentikan bukan saja pada alam tetapi terhadap penyebrangan di dermaga pulau Ringgung yang akan merusak keramba jaring di pulau tersebut. Mulai sekarang tolong dihentikan kegiatan itu,"ungkapnya.
Terkait masalah pajak, lanjut dia, operasional Pulau Tegal Emas harus membayar pajak restoran dan hotel.
"Mereka harus membayar pajak. Pada waktu rapat tadi saya dengar bahwa untuk pajak tersebut sebesar Rp1 juta perbulannya,"tandasnya. (Zainal)
Post A Comment: