Bandarlampung (Pikiran Lampung) -- Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung menggelar perayaan Hari Anak Nasional 2023 sekaligus Focus Group Discussion (FGD) di Sparks Hotel, Kamis (27/7).
Dihadiri Dinas PPPA Provinsi Lampung, Polda Lampung, Universitas Lampung, Pegadaian, PTPN 7 dan Anggota DPRI beserta seluruh tamu undangan, FGD kali ini mengangkat tema ‘Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat, Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha Dalam Memberikan Perlindungan yang Optimal untuk Anak Indonesia Beserta dengan Hak-haknya’.
Ketua Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi Passa menyoal tingginya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak.
“Masalah ini seperti fenomena gunung es, kami yakin bahwa selain yang sudah melapor masih banyak lainnya yang belum terungkap,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak bersinergi untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anak khususnya di Lampung.
“Kami berencana menghidupkan lagi kelompok CSR atau asosiasi pengusaha sahabat snak agar dunia usaha juga bisa lebih terlibat dalam membangun perlindungan yang optimal untuk anak di provinsi lampung,” tegasnya.
Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Fitrianita Damhuri sepakat jika perlindungan anak butuh dukungan dari seluruh stakeholder.
“Alangkah lebih baik BUMN dan dunia usaha tidak jalan sendiri-sendiri. Karena terbukti dengan arah pembangunan yang saat ini mulai memikirkan kebutuhan anak, pemprov lampung sudah kali kedua dapat predikat provinsi layak anak,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengingatkan pemerintah jika penghargaan Provinsi atau Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah tanggungjawab baru.
“Penghargaan justru merupakan tantangan dan sudah jadi tanggungjawab pemerintah membuktikan apakah wilayahnya memang layak mendapat predikat itu,” kata dia.
Sebagai inisiator dan pendorong Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Seksual, Taufik Basari mencatat ada beberapa poin yang masih jadi permasalah di Provinsi Lampung.
Mulai dari kurangnya akses pendidikan yang digambarkan dengan sengkarut PPDB sistem zonasi. Masalah kesehatan anak yang bisa dilihat dari masih tingginya angka stunting. Hingga masalah kebersihan lingkungan yang sempat viral di media sosial.
“Ini harus jadi perhatian, jangan sampai untuk menghadapi masalah-masalah besar ini alokasi anggarannya malah yang paling kecil. Juga harus dipastikan SDM yang menangani masalah ini benar-benar yang berkualitas.” Tukasnya. | red
Post A Comment: