lisensi

Jumat, 22 November 2024, November 22, 2024 WIB
Last Updated 2024-11-23T06:06:11Z
BI Lampung Pemkab Lamtem 21/11/2024Ekobis

Lampung Tengah Dorong Akuntabilitas dan Transparansi Melalui Digitalisasi Luncurkan Program "Lampung Easy"

Advertisement


Lampung Tengah (Pikiran Lampung)
- Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di daerah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Tengah sukses menyelenggarakan High-Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Puskesmas Kecamatan Punggur. Acara ini menjadi momentum penting untuk meluncurkan program strategis “Lamteng Easy” (Efisien, Aman, Simple, Yakin Bisa) sekaligus meresmikan pembayaran E-Retribusi Pelayanan Kesehatan menggunakan QRIS. 

Program “Lamteng Easy” berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS, Mobile Banking, dan E Commerce, khususnya pada pajak dan retribusi daerah. Program ini juga dirancang untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di 39 puskesmas, 1 laboratorium, dan 1 rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah. serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah. Selain itu, program ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi digital, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran keuangan. 

Dalam sambutannya, Pj. Bupati Kab. Lampung Tengah, Bobby Irawan, S.£., M.Si, menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan kunci utama untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan. “Digitalisasi, seperti penerapan QRIS dan aplikasi Payment Hub di Lampung Tengah, memungkinkan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi lebih efisien dan transparan Ini tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga mempercepat pencatatan transaksi dan meminimalkan risiko kebocoran keuangan,” ujar Pj Bupati, Kamis (21/11/2024).

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan panduan strategis pembangunan nasional “Asta Cita", yang menekankan bahwa digitalisasi juga dapat mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan yang berkelanjutan. 

"Berdasarkan kinerja transaksi pembayaran digital di Lampung Tengah, telah menunjukkan potensi yang kuat, dengan adanya peningkatan signifikan pada penggunaan QRIS di masyarakat Lampung Tengah sebesar 50,34 di September 2024, halini menjadi salahsatu potensi untuk perluasan kanal pembayaran transaksi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sehingga dapat mempertahankan statusnya sebagai pemda digital" demikian disampaikan oleh Alex Kumiawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung. 

Kepala Bagian Ritel Bank Lampung, Dewi Aya Sofla, turut memberikan dukungan penuh terhadap program ini. “Bank Lampung akan selalu siap untuk mensukseskan program digitalisasi daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah,” ungkapnya. 

Sebagai bagian dari kolaborasi, Bank Lampung telah bekerja sama dengan Bapenda dalam digitalisasi pemungutan setoran PBB dan 9 jenis pajak daerah lainnya. Mengenai program “Lamteng Easy," ia menggarisbawahi bahwa program digitalisasi retribusi daerah ini bukan merupakan akhir, tetapi langkah awal untuk menciptakan percepatan dan perluasan digitalisasi retribusi di Kab. Lampung Tengah. 

Sebagai bagian dari upaya edukasi kepada masyarakat, acara ini ditutup dengan simulasi pembayaran retribusi pelayanan kesehatan menggunakan QRIS yang melibatkan pengunjung Puskesmas Kecamatan Punggur. Dalam simulasi ini, pengunjung diperkenalkan langsung dengan cara pembayaran digital melalui ORIS, yang ditampilkan di hadapan peserta High-Level Meeting TP2DD. Simulasi ini memperlihatkan kemudahan dan kecepatan transaksi non-tunai, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa digitalisasi transaksi daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan penyedia layanan. 

Melalui peluncuran program “Lamteng Easy" dan implementasi QRIS, Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan langkah nyata menuju transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif ini menjadi bukti komitmen dan sinergi TP2DD dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan pelayanan kesehatan, mendorong transparansi pendapatan daerah, serta mendukung visi nasional menuju cashless society. (*/