Advertisement
Bandar Lampung (Pikiran Lampung) - Pemerintah Kota Bandar Lampung menyampaikan rencana anggaran untuk tahun 2025 dengan total platfrom senilai Rp2,89 triliun, yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat.
Anggaran tersebut, nantinya akan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai kesepakatan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bandar Lampung.
Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan mengatakan, fokus utama alokasi anggaran tersebut untuk kemaslahatan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
"Fokusnya tetap pada kesejahteraan masyarakat. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang," kata Budhi Darmawan usai rapat paripurna di DPRD Bandar Lampung, Senin (11/11/2024).
Menurutnya pemantapan pembangunan daerah akan dilakukan dengan mengembangkan kearifan lokal, meningkatkan kualitas layanan publik dan inovasi daerah dengan manfaat teknologi digital dan teknologi informasi daerah.
“Meningkatkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” tuturnya.
Menurutnya, kebijakan pendapatan keuangan daerah kota Bandar Lampung diarahkan pada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan digali agar mampu memenuhi kebutuhan belanja sumber-sumber pendapatan dapat diidentifikasi dengan baik.
Sementara itu uru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung, Agusman Arief mengatakan ada 6 priotitas pembangunan Kota Bandar Lampung tahun 2025, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemantapan pelayanan kesehatan, pendidikan yang terintegrasi.
“Memantapkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, memacu perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan investasi dan ekonomi,” katanya,
“Badan anggaran sepakat atas kebijakan Pemkot Bandar Lampung dalam rangka peningkatan kenapa pendapatan daerah antara lain efensietas pendapatan daerah, peningkatan insentif, mengoptimalkan pendapatan daerah dengan sistem data, mengoptimalkan upt pendapatan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga terutama pengelola aset,” tutupnya.(*)
