Advertisement
Bandarlampung (Pikiran Lampung)- Memasuki akhir tahun 2024 ini realisasi anggran di sejumlah dinas atau SKPD Pemprov Lampung terindikasi bermasalah atau menyimpang.
Setidaknya ini menurut ketua harian Forum Aliansi Tunas
Lampung, Yusantri. Menurutnya, pihak Aliansi ‘mencium’ banyak indikasi
ketidakberesan dari anggran di beberapa SKPD yang ada di Pemprov Lampung. “ Ya,
banyak laporan yang masuk ke kami soal anggaran di beberapa dinas atau SKPD di
lingkungan Pemprov Lampung yang bermasalah,”jelas Yusantri, kepada Pikiran
Lampung, Selasa (17/12). Namun pihaknya belum mau merinci dinas mana saja yang
angaranya bermasalah atau menyimpang. “ Maaf untuk saat ini belum bisa kami
publikasikan, karena tim kami sedang bekerja mengumpulkan data dan langsung
mengecek ke beberapa sumber terkait, dan rencana kami jika sudah lengkap kami
akan melaporkan ke pihak yang berwajib,” jelasnya.
Menurutnya, secara garis besar dugaan kecurangan tersebut
mulai dari dugaan mark up anggaran, perjalanan dinas, dana insentif hingga
anggran realisasi proyek dan anggaran yang diduga tidak wajar lainnya. “ Namun
sekali lagi, ini sedang kami kumpulkan bukti –bukti atau data penguat dari
indikasi tersebut sesuai data yang masuk dan investigasi tim kami di lapangan
serta penelusuran ke pihak terkait lainnya,”tegas Yusantri.
Namun, Yusantri memastikan jika pihak Aliansi Tunas
Lampung akan menelusuri hal ini hingga tuntas hingga membuat laporan resmi ke
pihak berwajib jika data sudah lengkap. “ Karena anggran yang ada di dinas atau
SKPD tersebut adalah uang rakyat, maka kami juga ikut bertanggung jawab untuk
menelusiri indikasi kecurangan ini hingga tuntas,”pungkasnya. (CEO)
