Advertisement
Jakarta (Pikiran Lampung) - Demo serentak yang dilakukan mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap ini berlangsung pada Senin, (17/02/2025). Aksi ini tak lain sebagai bentuk keresahan masyarakat akan kinerja kabinet pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang dinilai tak condong kepada rakyat.
Adapun tajuk Indonesia Gelap itu dimaknai sebagai ketakutan warga Indonesia terhadap nasib masa depan bangsa.Di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini, masyarakat justru kerap dihantui dengan isu dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.Karena itu, adanya aksi demonstrasi turun ke jalan ini seharusnya bisa dijadikan sebagai pengingat bagi pemerintah dalam membuat kebijakan.
Diketahui, sebelum turun ke jalan, kelompok mahasiswa ini telah berkonsolidasi dengan koalisi masyarakat sipil.Di antaranya dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).Dilihat dari akun media sosial @bemsi.official, aksi demo ini direncanakan digelar serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Di antaranya Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali akan berorasi di kantor pemerintahan masing-masing kota pada hari ini. Disamping itu, aksi demonstrasi susulan BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil di sejumlah daerah lain direncanakan bakal digelar pada 18 atau 19 Februari
Adapun sejumlah tuntutan yang akan dibawa dalam aksi ialah
1.Efisiensi Kabinet Merah Putih secara struktural dan teknis
2.Mendesak Prabowo keluarkan Perpuu Perampasan Aset
3.Tolak revisi UU TNI, Polri, Kejaksaan
4.Evaluasi total pelaksanaan Makan Bergizi Gratis
5.Penciptaan pendidikan gratis
6.Tolak revisi UU Minerba
7.Hapuskan dwifungsi militer di sektor sipil
Selain itu, adapun lima pernyataan sikap BEM UI tersebut adalah pertama, mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat.Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
Ketiga, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan.Keempat, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran Pendidikan.Dan kelima, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Merespons aksi tersebut, Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Timur yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
“Sat Lantas Pusat melaksanakan pengalihan arus lalu lintas sementara di Jl. Medan Merdeka Timur menuju arah Jl. Medan Merdeka Utara, dikarenakan adanya kegiatan penyampaian pendapat,” tulis akun X TMC Polda Metro Jaya, Senin (17/2/2025).
Polisi mengimbau pengendara mencari jalur alternatif lainnya sehingga tidak mengalami kemacetan. Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa.(*)
