BANDAR LAMPUNG Pikiran Lampung) – Gubernur Arinal Djunaidi telah menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, di Mahan Agung pada Jumat (3/5/2024).
Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada Petani Pengguna Kartu Petani Berjaya (KPB) agar dapat memperoleh Pupuk Urea Non Subsidi.
Provinsi Lampung, sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional, saat ini menempati peringkat ke-5 secara nasional dalam hal produksi padi, berada di bawah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Salah satu faktor utama dalam meningkatkan produksi pangan adalah ketersediaan pupuk. Gubernur Arinal mengungkapkan bahwa Pemerintah harus dapat menjamin pupuk memenuhi prinsip 6 tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat.
Berdasarkan data e-RDKK, terdapat sekitar 677.957 NIK Petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk, dengan total kebutuhan pupuk sebesar 1.043.405 ton, yang terdiri dari Urea sebanyak 387.240 ton, NPK sebanyak 631.883 ton, dan NPK Formula Khusus (untuk kakao) sebanyak 24.282 ton.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan pupuk bersubsidi. Pada tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung adalah: Urea 349.531 ton, NPK 396.891 ton, NPK Formula Khusus 24.282 ton, dan Organik 33.016 ton.
Namun, untuk mengatasi kekurangan alokasi pupuk bersubsidi, Gubernur menyatakan bahwa beberapa komoditi utama di luar 9 komoditi utama membutuhkan tambahan pupuk dari pupuk non subsidi.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan PT. Pusri Palembang untuk menyediakan dan mendistribusikan pupuk non subsidi kepada petani. Kerjasama ini bertujuan untuk menjamin kualitas produk yang terjamin, harga yang lebih terjangkau, sesuai dengan rekomendasi pemupukan, serta meningkatkan produksi pertanian dan memberikan solusi permodalan.
Kerjasama ini juga melibatkan Bumdes-Bumdes di desa-desa, yang memiliki kedekatan dengan petani yang membutuhkan pupuk. Gubernur berharap bahwa melalui kerjasama ini, rantai pemasaran pupuk dapat dipersingkat karena Bumdes dapat memperoleh pupuk langsung dari gudang PT. Pusri di Palembang.
Saat ini, tiga Bumdes yang telah memenuhi syarat akan segera menyalurkan pupuk urea non subsidi. Selain itu, akan dilakukan penandatanganan perjanjian kemitraan antara Bumdes dengan PT. Pusri Palembang. Ketiga Bumdes tersebut adalah Bumdes Mandiri Sejahtera Lampung Selatan, Bumdes Merapi Way Kanan, dan Bumdes Nirwana Lampung Tengah.
Gubernur juga akan mensosialisasikan program ini kepada jajaran Perangkat Desa (APDESI) agar semua memahami pentingnya program ini. Selain itu, akan dilakukan sosialisasi melalui Rapat Koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Daconi Khotob, menjelaskan bahwa alokasi pupuk bersubsidi Provinsi Lampung sebanyak 803.719 ton, atau sekitar 80 persen telah memenuhi kebutuhan petani di Lampung. Sekitar 20 persen kekurangan tersebut akan dipenuhi melalui pupuk non subsidi.
Menurutnya, kesepakatan kerjasama ini terkait penyaluran pupuk non subsidi melalui Bumdes yang pendanaannya melalui Dana Desa atau talangan Pemerintah Daerah atau Bank Lampung.
Pada tahun 2024, PT Pusri Palembang akan menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 1,6 juta ton, dimana 50 persen dari jumlah tersebut dialokasikan untuk Provinsi Lampung.
“Ini sesuai dengan Prolegnas, karena Pusri dekat dengan Lampung dan juga Lampung menjadi lumbung padi dan pangan,” kata Daconi Khotob. (Tiwi)