Articles by "DPRD Kabupaten Pesawaran"
Tampilkan postingan dengan label DPRD Kabupaten Pesawaran. Tampilkan semua postingan



Pesawaran (Pikiran Lampung) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar rapat paripurna pengambilan sumpah pengangkatan Aria Guna dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua II DPRD Pesawaran masa jabatan 2024-2029, rabu (23/10/2024)

Pengambilan sumpah janji itu dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Patyarini Meiningsih Ritonga, dan juga hadir Pj Gubernur Lampung yang diwakili oleh staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Chandra Puasati serta jajaran forkopimda Kabupaten Pesawaran. 

Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Achmad Rico Julian. Dalam sambutannya berharap kepada Aria Guna bisa menjalankan amanahnya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran.

“Kami optimis dengan struktur kepemimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran ini, sinergi dan kolaborasi yang ramah di dalam legislatif pasti nantinya dapat kita tingkatkan. Terutama dalam membangun visi dan misi serta pembangunan daerah yang semuanya akan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Achmad Rico Julian,  

Dia menjelaskan langkah DPRD ke depan bersama dengan Pemerintah Daerah adalah pembahasan KUA dan PPAS untuk selanjutnya dimasukan ke dalam pembahasan rancangan APBD, untuk menentukan program-program yang lebih prioritas dan utama pada tahun 2025.

"Kita dari DPRD kedepannya akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan Pemeritah Kabupaten Pesawaran dalam menyusun rencana program, yang akan dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran, " ujarnya. 

Sementara itu, mawakili Bupati Pesawaran, Sekretaris Daerah (sekda), Wildan, mengatakan bahwa dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD, serta pemenuhan hak dan kewajiban DPRD, hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Semua kebijakan dan orientasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pesawaran nantinya akan selalu sejalan dan menjadi bagian dari sistem tata Pemerintahan negara secara nasional, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi," jelasnya.(*)