Jakarta (Pikiran Lampung)-- Ketua Lampung Corruption Watch (LCW), Juendi Leksa Utama, memberikan pernyataan resmi terkait dengan laporan dugaan tindak pidana dalam pengelolaan keuangan daerah APBD tahun anggaran 2023 kepada Kejaksaan Agung.
Dia menyampaikan tambahan keterangan kepada pemeriksa Kejaksaan Agung sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataan tersebut, pengacara ini menegaskan bahwa LCW menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung terkait dengan laporan yang telah disampaikan beberapa waktu lalu.
Mantan wartawan ini juga menekankan bahwa laporan yang diajukan oleh LCW tidak memiliki kepentingan politik atau kepentingan kelompok tertentu.
"Kami meyakini bahwa Kejaksaan Agung bekerja secara profesional dalam memeriksa perkara ini," ujarnya.
Lebih lanjut, LCW menyatakan bahwa apapun keputusan dan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Agung nantinya untuk mencari apakah terdapat unsur pidana dalam laporannya, karena semua dokumen yang kami miliki telah kami serahkan kepada Kejagung untuk dilakukan pemeriksaan mendalam.
"Kami berkomitmen untuk menghormati sekaligus mengawal setiap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung hingga tahapan pemeriksaan selanjutnya," tambahnya.
Dia juga berharap bahwa laporan ini dapat menjadi langkah awal untuk menghasilkan tata kelola keuangan pemerintahan Kota Bandar Lampung yang lebih baik.
"Kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan tata kelola keuangan di Kota Bandar Lampung. Dan kita akan kawal penanganan perkaranya hingga selesai," tutupnya. (mirwansyah)