Articles by "Pilkada 2024"
Tampilkan postingan dengan label Pilkada 2024. Tampilkan semua postingan


Bandarlampung (Pikiran Lampung
) -– Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Puji Raharjo, pagi ini menerima Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bandar Lampung, Ika Kartika, bersama dengan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Sukarame, Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), PKD (Pengawas Kelurahan/Desa), Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), PPS (Panitia Pemungutan Suara), serta RT (Rukun Tetangga) setempat dalam kegiatan coklit leader opinion Pilkada Serentak 2025.

Puji Raharjo menegaskan bahwa Coklit (Pencocokan dan Penelitian) merupakan bagian penting dari proses demokrasi. "Semua bermula dari data dan nanti jika ada permasalahan di kemudian hari, juga kembali ke data. Data pemilih yang valid akan menghasilkan kepala daerah yang legitimate," ujarnya. Akurasi data pemilih sangat penting untuk menjaga integritas pemilu, mencegah terjadinya kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.


Puji Raharjo mengajak seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan proses coklit ini. "Partisipasi kita semua dalam proses ini sangat krusial. Dengan data yang valid, kita dapat memastikan bahwa setiap suara dihitung dan diakui secara sah. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berperan aktif dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Mari bersama-sama memastikan data pemilih yang legitimate demi kesuksesan Pilkada Serentak 2025."

Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Ika Kartika, juga mengharapkan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam kegiatan coklit ini. "Pak Ketua PWNU yang sibuk saja berkenan untuk menerima petugas coklit. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses ini. Kami berharap semua warga dapat meluangkan waktu untuk memastikan data mereka akurat dan valid."

Coklit adalah kegiatan mencocokkan data pemilih KPU hasil sinkronisasi DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) + DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu terakhir dengan dokumen pemilih/warga. Dokumen yang harus disiapkan oleh warga adalah KTP elektronik, KK (Kartu Keluarga), Biodata Kependudukan, atau IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Petugas Pantarlih akan mencentang data pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan cocok, mencoret data yang tidak memenuhi syarat (TMS), serta mencatat pemilih MS yang belum terdaftar dalam data yang dibawa oleh Pantarlih. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses coklit ini sangat penting untuk memastikan data pemilih yang akurat dan dapat dipercaya, demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Mari kita bersama-sama sukseskan Pilkada Serentak 2025 dengan memastikan data pemilih yang legitimate.(susi) 


Bandarlampung (Pikiran Lampung)
–  Langkah Walikota Bandarlampung Eva Dwiana untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP di pilkada 2024 bakal terganjal. Sebab, DPP PDIP mengisyaratkan bakal tidaka akan mengusung sang petahana di pilkada tahun ini. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PDI Perjuangan I Utut Adianto menegaskan DPP akan mendorong kader PDI Perjuangan petahana untuk mendapat rekomendasi sebagai bakal calon Kepala Daerah (Kada) untuk Pilkada November mendatang kecuali untuk Bandar Lampung.

Hal itu disampaikan Utut saat di wawancara terkait rekomendasi bagi petahana yang maju kembali dalam kontestasi Pilkada mendatang di Hotel Santika, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Jumat (7/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut Utut mengatakan bahwa DPP akan mendorong semua petahana yang akan maju kembali dalam Pilkada mendatang untuk mendapat surat tugas atau rekomendasi dari partai.

Ia menjelaskan saat ini baru ada nama Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Barat Parosil Mabsus yang sudah mendapat surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan karena ada beberapa pertimbangan.

“Ini kan belum selesai ya, baru penjaringan tetapi bagi incumbent itu sudah pasti kita berikan surat tugas terutama dari kader kita sendiri, di Lampung yang sudah mendapat surat tugas baru pak Parosil di Lampung Barat,” kata dia.

Pertimbangan DPP memberikan surat tugas kepada Parosil karena ia dianggap berhasil membawa PDI Perjuangan Lampung Barat memenangkan Pileg dan menambah kursi di DPRD Lampung Barat dari sebelumnya 11 kursi menjadi 14. “Untuk yang lain kita juga akan dorong untuk berikan surat tugas kecuali untuk yang saat ini masih menjadi perdebatan yaitu Bandar Lampung nanti kita masih timbang-timbang

kita akan seadil-adilnya sebijak-bijaknya,” ujarnya.

“Kalau saya saya omong aja jadi biar semuanya diberlakukan adil, kita juga punya mba Winarti, punya mba Dewi, tapi bagi yang bukan incumbent kita juga dorong oleh karena itu kita harus membangun persepsi yang sama,” tandasnya. (*)